ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ( APBN )

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ( APBN )

Definisi

           Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBN

1.      Penyusunan APBN

           Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

2.      Pelaksanaan APBN

        Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

3.      Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

         Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sumber Penerimaan APBN

            Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

• Penerimaan pajak yang meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.
5. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor).

• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :

1. Penerimaan dari sumber daya alam.
2. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Penerimaan bukan pajak lainnya.

Fungsi APBN

            APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

            APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

• Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
• Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
• Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

          Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun. Secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos:

-          Dari sisi penerimaan terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

-          Dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis, karena mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia. Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, yaitu pinjaman luar negeri masih cukup besar. Namun, mulai tahun terakhir PELITA I, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Ini dikarenakan peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI (Inter Govermmental Group on Indonesia) bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group on Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa, sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

Proses Penyusunan Anggaran

        Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

        Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

      Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR.

    Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Perkiraan Penerimaan Negara

            Sumber penerimaan negara berasal dari:
1. Penerimaan Pajak meliputi

-          Pajak Penghasilan (PPh)

-          Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

-          Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

-          Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai

-          Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi

-          Penerimaan dari sumber daya alam

-          Setoran laba BUMN

-          Penerimaan bukan pajak lainnya

3. Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah ditempuh upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri.

Perkiraan Pengeluaran

            Secara garis besar, pengeluaran negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana, diantaranya:

-          Pengeluaran untuk belanja pegawai

-          Pengeluaran untuk belanja negara

-          Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

-          Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

-          Pengeluaran lain-lain

 2. Pengeluaran Pembangunan

-          Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga negara

-          Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah

-          Pengeluaran pembangunan lainnya

Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

      Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

-          Produksi minyak rata-rata per hari

-          Harga rata-rata ekspor minyak mentah

2. Penerimaan Dalam Negeri di luar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

-          Pajak Penghasilan (pph)

-          Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

-          Bea masuk

-          Cukai

-          Pajak ekspor

-          Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

-          Bea materai

-          Pajak lainnya

-          Penerimaan bukan pajak

-          Penerimaan dari hasil penjualan BBM

3. Penerimaan Pembangunan
       -    Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

http://sofiyasmin27.blogspot.com/2012/06/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html